JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menjelaskan, alasannya meminta majelis hakim kembali memutar video Mukmatar di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/9/2017).
Kendati video tersebut sebelumnya diputar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat bersaksi pada Rabu 30 Agustus 2017.
Menurut Yusril, saat pemutaran video pekan lalu tidak sepenuhnya dijelaskan, sehingga ia meminta kembali ditayangkan hari ini.
"Pak Tjahjo tidak pernah menerangkan pada sidang tahun berapa video itu dibuat. Dalam sidang diungkap bahwa video itu dibuat pada 2 juni 2013," kata Yusril di MK, Jakarta.
Yusril mengatakan, jika video tersebut dijadikan dasar untuk membubarkan HTI, maka perlu dipertanyakan unsur kegentingan memaksanya hingga terbit Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut. Sebab, video itu dibuat pada 2013, namun Perppu baru dikeluarkan empat tahun setelahnya.
Bila seperti itu, sambung Yusril, pemerintah memberlakukan hukum yang berlaku surut, artinya menjerat peristiwa hukum yang terjadi sebelum Perppu itu disahkan. Pasal 1 Ayat (1) KUHP diketahui melarang asas non-retroaktif atau keberlakuan surut suatu ketentuan pidana, untuk menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat.
"Kalau misalnya video ditayangkan pada 2013 dan atas dasar itu HTI dibubarkan dan Perppu dikeluarkan 2017, maka artinya melakukan hukum berlaku surut dan itu tak boleh," jelas Yusril.
Dalam sidang lanjutan gugatan Perppu Ormas hari ini, dua saksi dan dua ahli dihadirkan di persidangan. Dua saksi antara lain, Farid Wajdi dan Abdullah Fanani yang merupakan anggota HTI, dan dua ahli, Margarito Kamis serta Abdul Ghani.
(Ari)
Belum ada tanggapan untuk "Ini Alasan Yusril Minta Video Muktamar HTI Diputar Ulang pada Sidang Gugatan Perppu Ormas di MK"
Posting Komentar