JAKARTA - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Antonius Tonny Budiono, dinilai hanya bagian kecil dari sejumlah kasus di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Maka itu, Kemenhub harus berani mengambil langkah konkret yang membesarkan pelayaran dan kemaritiman Indonesia. Pasalnya, program menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia sebagaimana Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya angan-angan tanpa terobosan.
Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing menuturkan, sebagian besar program nawacita Jokowi bertumpu di Kemenhub. Maka itu, sumber daya manusia (SDM) yang kapabilitas, profesional, dan memiliki integritas perlu ditempatkan di Kemenhub.
"Saya kira apa yang terjadi di Dirjen Perhubungan Laut (operasi tangkap tangan KPK) beberapa waktu lalu, hanya bagian kecil itu dari sejumlah kasus di kementerian itu," kata Anton dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, Indonesia merupakan daerah maritim terbesar di dunia. Presiden Soekarno pernah membuat landasan berpikir secara komprehensif dengan Amerika Serikat akan apa yang dibangun, direncanakan terkait kemaritiman di Indonesia untuk 75 sampai 100 tahun mendatang.
"Apa yang kita dapat Pak Menteri. Di kelautan kita selalu tertinggal. Kemarin di Tokyo kita blacklist STCW (standar internasional pelayaran) dan masih banyak lainnya," imbuhnya.
(Baca juga: Anak Buah Ditangkap KPK, Menhub Akui Gagal Cegah Korupsi)
Sistem pendidikan maritim yang dikelola Kemenhub juga disoroti Anton. Badan Pengelola SDM Kemenhub dianggap jauh tertinggal dibanding negara lain. Begitu pula dengan perusahaan pelayaran, yang sudah jauh ketinggalan dibanding negara-negara lain, seperti dari Jerman dan bahkan Vietnam.
Adapun Korea saat ini menjadi negara yang sedang terdepan dalam pengembangan maritim. Lebih lanjut dia mengatakan, untuk meningkatkan kekuatan m di poros maritim, maka negeri ini memerlukan sosok-sosok yang profesional untuk ditempatkan menempati jabatan strategis.
"Pendidikan kemaritiman kita sangat jauh tertinggal apalagi dibandingkan dengan kondisi negara kita maritim atau terbesar di dunia," imbuhnya.
Sekadar informasi, Antonius Tonny Budiono terjaring OTT KPK pada Rabu 23 Agustus 2017 lalu. Dia diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan terkait proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang.
(maf)
Belum ada tanggapan untuk "OTT Dirjen Hubla Dinilai Bagian Kecil Sejumlah Kasus di Kemenhub"
Posting Komentar